Informasi Dikecualikan

Daftar Informasi Dikecualikan
No Informasi Dasar Hukum Pengecualian Informasi
1 Identitas Saksi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
2 Informasi yang Sedang dalam Proses Pemeriksaan yang Masih Dalam Sengketa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3 Data Keluarga serta Kekayaan Penyedia Barang dan Jasa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 3d
4 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Laporan Dana Hibah yang Belum Selesai Audit UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d
5 Berita Acara Evaluasi, Sanggahan, Sanggahan Banding dan Kelompok Kerja Pemilihan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h
6 INFORMASI DATA PRIBADI yang meliputi:
  • Data pribadi berkaitan sebaran titik koordinat
  • Data pribadi kartu keluarga dan KTP dalam daftar keluarga berhak menerima bansos dan hibah
  • Data sasaran sasaran dari berbagai program/ bantuan UMKM di Kecamatan
  • Data pemohon/ pengguna akun aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Username dan password pengguna/ operator
  • Data rincian kelompok tani di dalam penyaluran bantuan barang dan jasa
  • NIK (Nomor Induk Kependudukan)
  • Data diri para ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman
  • Daftar usulan pengangkatan & mutasi ASN dalam jabatan pelaksana maupun jabatan pengawas
 UU NO 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4
7 Data Pribadi Seseorang yang meliputi:
KTP, No Rekening Bank, Foto Rekening Bank atau Akun Bank, Alamat-alamat, Profil, Nama Ibu Kandung, ID User, Password atau data keamanan dan kerahasiaan akun, Username, Sidik jari, Foto Retina Mata, Tanda tangan, Nomor HP, Email, Riwayat Penyakit, Catatan Medik atau Kesehatan Seseorang, Catatan Pribadi, Pekerjaan seseorang, Pendidikan, Usia, Agama, Suku, Serta Data yang Jika dipergunakan Akan Membahayakan Keselamatan Seseorang atau Merugikan Pihak Tertentu		 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84
8 Data Pegawai yang meliputi:
  • Biodata
  • Hasil Penilaian kinerja yang dikelola oleh BKD
  • Data gaji, struk gaji, tunjangan, dan penghasilan lain dalam jabatan
 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2023
9 Data pendukung layanan perlindungan perempuan dan Anak:
  1. Data Identitas Pelapor
  2. Data Identitas Korban
  3. Kronologis Kasus
  4. Berita Acara
  5. Surat Permohonan
  6. Formulir Kasus
  7. Hasil Psikologi
  8. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi
  9. Laporan hasil pendampingan atau pelaksanaan rujukan Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
  10. Alamat Shelter, Rumah aman atau penampungan sementara korban yang sedang ditangani, No telpon korban / keluarga
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 55 Ayat 2 tentang Penjelasan Dasar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)